Eks Direktur Utama (Dirut) Transjakarta Kuncoro Wibowo saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Kuncoro kini dicegah oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham sejak 10 Februari 2023. Pencegahan berlaku selama enam bulan hingga 10 Agustus 2023 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Sempat Dapat Penghargaan CEO Visioner Terbaik BUMN, Kuncoro Wibowo Kini Tersangka Korupsi Bansos

Adapun, Kuncoro baru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut PT Transjakarta per Senin (13/3/2023). Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono membenarkan keinginan Kuncoro Wibowo untuk mundur sebagai Dirut PT Transjakarta.

"Iya, katanya mengundurkan diri. Ya enggak apa-apa orang mengundurkan diri karena urusan kesehatan atau apa," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Kuncoro diangkat menjadi Direktur Utama Transjakarta berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menggantikan posisi M Yana Aditya sejak 11 Januari 2023.

"M Kuncoro Wibowo memiliki pengalaman pekerjaan dalam transformasi perusahaan, salah satunya di PT KAI," tutur Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Fitria Rahadiani.

Kuncoro duduk sebagai Dirut PT Transjakarta sejak 11 Januari 2023. Saat itu, dia menggantikan Mochammad Yana Aditya yang dicopot dari jabatannya. Sebelum bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu, Kuncoro juga pernah menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada September 2016 hingga Agustus 2017.

Baca Juga: Kecolongan Angkat Kuncoro Wibowo, Begini Penjelasan Anak Buah Heru Budi Hartono: Kami Enggak Tahu...

Kemudian, dia juga sempat memegang jabatan sebagai Dirut PT Bandha Ghara Reksa (BGR) Logistic, Badan Usahan Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia sejak September 2018.

Perusahaan ini diketahui menjadi salah satu penyalur bantuan sosial (bansos) beras dari Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ke beberapa wilayah di Indonesia